Sebuah 'Legacy' - Bicara Penting

Latest

logo

Sebuah 'Legacy'

Sebuah 'Legacy'

Wiratmadinata 

Oleh Wiratmadinata*)

MASIH segar dalam catatan kita, pujian yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, yang mengapresiasi tata kelola birokrasi Pemerintah Aceh, karena berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Wapres berharap, tata kelola birokrasi di Aceh terus menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas.

“Salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi, “kata Ma’ruf Amin yang dalam kunjungannya memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, setibanya di Banda Aceh, pertengahan November lalu.

Pujian yang disampaikan Wapres saat kunjungan ke Aceh ini, terasa bagaikan seteguk air sejuk, di tengah miskinnya apreasiasi dari lingkungan politik pemerintahan di Aceh sendiri, terutama dari kalangan “pressure group” dan “interest group”, yang cenderung hanya melihat dari sisi yang negatif.

Bayangkan, di tengah framing destruktif yang sedang dibangun oleh lawan-lawan politik Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui berbagai isu yang tidak jelas faktanya, Wapres justru datang didampingi Menteri Dalam Negeri Prof Tito Karnavian Phd, datang membawa pujian yang tentu saja sangat bermakna bagi Pemerintah Aceh.

Dapat dipastikan apa yang disampaikan Wapres tersebut adalah sebuah pengakuan tulus serta substantif, karena sebelumnya BPK-RI, juga sudah menyampaikan apresiasi yang sama saat Pemerintah Aceh mendapatkan opini WTP-nya yang keenam.

Bahkan, jika dilihat secara politis sekalipun, pernyataan Wapres memiliki muatan yang kuat, karena saat menyampaikan hal itu, Wapres didampingi Mendagri yang tentu sangat memahami dinamika politik, pemerintahan dan keuangan di lingkungan Pemerintahan Aceh, sebagai pembina politik pemerintah daerah.

Seperti kita ketahui, Pemerintah Aceh sebelumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

WTP tersebut merupakan yang keenam kalinya didapat Pemerintah Aceh secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu diserahkan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Beni Ruslandi, dalam sidang paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja, atas upaya peningkatan pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal pada Pemerintah Aceh, di gedung DPRA, Selasa, 4 Mei 2021.

Beni Ruslandi menyebutkan, Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

Pertama adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

BPK, kata Beni, berupaya agar laporan yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan pemerintahan di Aceh.

Dengan pernyataan seperti itu, semakin jelaslah sebenarnya tata kelola pemerintahan, khususnya di lingkungan birokrasi Aceh sebenarnya semuanya berjalan baik-baik saja, on the track, tidak ada masalah yang berarti.

“Yang jadi masalah itu, kan framing negative yang dengan sengaja ditiupkan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan, untuk tujuan politik,” ungkap seorang pengamat politik yang berdiskusi dengan penulis.

Pada prinsipnya, tata kelola Pemerintahan yang baik sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dan diakui oleh BPK-RI serta Wapres, menunjukkan indikasi nyata tentang membaiknya tata kelola Pemerintah Aceh pada aspek-aspek lainnya. Karena tata kelola yang baik, secara umum menggambarkan keseluruhan manajemen pemerintahan, terutama dari sisi keuangan dan pelayanan pubik.

Jika tata kelola keuangannya baik, maka aspek-aspek lainnya dapat diduga juga telah berjalan baik. Karena sebagaimana dikatakan Wapres, kualitas pelayanan publik itu merupakan salah satu ujung dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat.

Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang baik, kata Wapres, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

“Prinsipnya ya.. itu,” kata Ma’ruf, sambil mencontohkan pelayanan publik bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, dimana pemerintah setempat mendirikan rumah kreatif dan memberikan pelatihan pemasaran dan pengemasan.

Dengan cara itu terjadi peningkatan kualitas produk pelaku UKM. Terkait hal tersebut, Gubernur Aceh, melaporkan bahwa saat ini Aceh memiliki 325.092 UMKM yang dibina oleh Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/kota melalui Dinas Koperasi dan UKM.

Dalam bentuk kebijakan, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dan Surat Edaran Tentang Prioritas Penggunaan Produk UMKM di Aceh.

Selain itu, juga memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha KUMKM melalui 7 jenis pelatihan dan 9 jenis pendampingan, dukungan stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak, juga digitalisasi 1.150 UMKM dalam pelaporan keuangannya.

Kisah di atas sebenarnya hanyalah sebuah ilustrasi umum mengenai berbagai keberhasilan Tatakelola Pemerintah Aceh dibawah kepempimpinan Gubernur Nova Iriasnyah, sejak ia memegang tampuk kepemimpinan di Aceh, mulai pertengahan tahun 2018 sebagai Plt. Gubernur, dan semakin intens setelah dilantik sebagai Gubernur Aceh definitif, pada 5 November 2020.

Di bawah kendalinya, Nova Iriansyah mulai menggerakkan perubahan mendasar dalam mesin birokrasi. Pada waktu memulai, kata Pak Nova, situasi pemerintahan sedang berada dalam posisi minus, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, pemerintahan dan lain-lain.

“Oleh karena itu sulit, bagi kita untuk bergerak mencapai tujuan-tujuan kita yang besar. Sehingga kita harus perbaiki dengan cara menggerakkan pemerintahan dan masyarakat kita dari quadran “Minus” menuju Quadran “Zero”, sebelum bisa berakselerasi menuju “quadran positif”, kata Nova Iriansyah dalam beberapa kesempatan.

Salahsatu titik krusialyang dimaksud oleh Gubernur Nova adalah perbaikan dalam Tatakelola Pemerintahan. Dengan dibantu oleh seorang birokrat handal yaitu, dr.Taqwallah, M.Kes., Gubenur Nova, terus memacu segala potensi dan kemampuan handal para birokratnya agar Tatakelola Pemerintahan dapat berjalan semakin mumpuni, khususnya dalam pelayanan publik.

Setiap tahun opini WTP terus berhasil dipertahankan hingga enam kali berturut-turut; maka wajarlah kalau pujian lantas diberikan kepada Nova Iriansyah serta Punggawa utamanya Sekda Aceh Taqwallah, yang juga memiliki reputasi sebagai “ASN Teladan Nasional”.

Salah satu hasil tatakelola birokrasi yang paling fenomenal karya Taqwallah adalah dibentuknya unit P2K-APBA (Percepaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), yang menjadi satu dari 9 inovasi nasional.

Prestasi tata kelola lainnya yang dapat berkontribusi pada Pelayanan Publik dapat kita dicatat, misalnya terkait realisasi Dana Desa di Aceh.



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.