Mengenal Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dan Italia - Bicara Penting

Latest

logo

Mengenal Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dan Italia

Mengenal Akuntansi Sektor Publik di Indonesia dan Italia

OLEH NADIA, Mahasiswi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, melaporkan dari Banda Aceh

Akuntansi sektor publik saat ini telah menjadi salah satu objek yang mengalami pembaruan cukup besar di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan berbagai gerakan yang konsisten untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap negara mempunyai reformasi yang berbeda baik dalam ruang lingkup dan waktu, implementasi, dan perkembangan aktualnya.

Reformasi tersebut tentu memungkinkan adanya peningkatan terhadap harmonisasi sistem akuntansi yang akan menghasilkan sejumlah manfaat dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan terjadi.

Harmonisasi akuntansi saat ini telah menjadi isu yang sangat penting dalam sektor publik maupun sektor swasta.

Perdebatan terkait dengan basis akuntansi dan teknik pelaporan keuangan pemerintahan juga telah menjadi perdebatan di kalangan berbagai pihak, terutama pihak yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Bellanca & Vandernoot, 2014).

Harmonisasi dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, pendorong transparansi publik, konsistensi pelaporan keuangan pemerintah dan keandalan laporan keuangan serta evaluasi yang efektif terhadap kinerja pemerintah.

Akan tetapi, setiap negara hampir tak pernah memulai dari titik yang sama, dikarenakan setiap akuntan memiliki latar belakang dan kualifikasi yang berbeda, sehingga penyelarasan secara internasional ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar (Natalizi, 2020).

Jika kita menelaah di negara-negara anggota Uni Eropa, harmonisasi ini sangat menarik dikarenakan mereka telah sepakat untuk berkoordinasi dalam aspek ekonomi dan keuangan.

Harmonisasi ini juga memungkinkan dihasilkannya data yang berkualitas untuk menilai kepatuhan masing-masing negara dengan parameter yang telah ditentukan.

Akhirnya, anggota Uni Eropa meluncurkan satu set standar harmonisasi ini dalam bentuk European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) yang diprakarsai oleh Komisi Eropa dan Eurostat.

Peluncuran standar tersebut pada dasarnya telah mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Pemain kunci dalam penetapan standar internasional ini adalah International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) yang merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accountants (IFAC).

Misi dari IFAC adalah untuk melayani kepentingan publik dengan berkontribusi pada pengembangan, adopsi, dan implementasi standar internasional yang berkualitas tinggi.

Penerapan IPSAS ini menekankan pada penggunaan basis akuntansi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Akrual adalah cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan bukan jumlah yang dibayarkan atau diterima saja. Saat ini, berdasarkan survei tahunan yang dilakukan OECD,terdapat 25 negara anggota Uni Eropa yang telah menerapkan penggunaan akuntansi akrual, sedangkan enam negara lainnya masih menggunakan basis kas, seperti Italia (Schmidthuber et.al., 2020).

Hasil dari evaluasi juga menunjukkan bahwa IPSAS tidak dapat dengan mudah diimplementasikan di Uni Eropa meskipun para pemangku kepentingan setuju bahwa IPSAS sangat cocok diterapkan sebagai kerangka acuan untuk pengembangan seperangkat standar akuntansi sektor publik di Eropa, sehingga diperoleh hanya 3% saja yang telah menerapkan IPSAS dengan sepenuhnya.

Italia sebagai salah satu anggota Uni Eropa masih menggunakan pendekatan berbasis kas pada tiga tingkat pemerintahannya, yaitu pmerintah psat, pmerintah rgional, dan pmerintah derah, sementara penggunaan basis akrual hanya berperan untuk melengkapi data akuntansi anggaran dan akuntansi biaya.

Selain itu, mereka juga belum menerapkan IPSAS secara keseluruhan dalam praktik akuntansi dan pelaporannya.

Akan tetapi, dikarenakan Italia menyadari akan pentingnya penerapan IPSAS, akhirnya parlemen Italia menerbitkan Undang-Undang Nomor 196 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai bentuk peluncuran proyek harmonisasi.



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.