Kado Akhir Tahun Mahkamah Konstitusi - Bicara Penting

Latest

logo

Kado Akhir Tahun Mahkamah Konstitusi

Kado Akhir Tahun Mahkamah Konstitusi

Oleh Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Dunia hukum dan politik Indonesia dihadiahi sebuah “kado” akhir tahun oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

MK yang menyatakan pembentukan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja) cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.

UUCK juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan MK diucapkan.

Putusan itu memang bersyarat (UUCK tetap berlaku)

Tetapi jika perbaikan tidak dilakukan dalam masa dua tahun maka UUCK menjadi tidak berlaku secara permanen (inkonstitusional permanen).

Menurut MK, pembentukan UUCK tidak sesuai dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sesuai dengan asas perumusan dan tujuan serta asas keterbukaan.

MK kemudian memerintahkan eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tata cara pembentukan UUCK paling lama dua tahun.

Dalam kurun waktu itu, segala tindakan atau kebijakan strategis harus ditangguhkan.

Pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan UU tersebut.

Ada pun yang dimaksud dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah UU No.12/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP).

Mengenai asas pembentukan, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;

b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f.kejelasan rumusan; dan

g.keterbukaan.

”Meskipun belum dilakukan uji materiil, MK memberikan catatan.

Salah satunya mengenai sejumlah substansi di dalam UUCK yang diundangkan berbeda dengan materi UU yang telah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Padahal, persetujuan pemerintah dan DPR merupakan pengesahan materi rancangan UU secara final.

MK menyebutkan bahwa dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU tersebut

Pembentuk UU memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan beberapa kelompok masyarakat.

Tentang aspek materi, dalam Pasal 6 (1) UUPPP disebutkan, “(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a.pengayoman;

b.kemanusiaan;

c.kebangsaan;

d.kekeluargaan;

e.kenusantaraan;



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.