Upaya Maksimalkan Pendapatan Zakat dan Infak - Bicara Penting

Latest

logo

Upaya Maksimalkan Pendapatan Zakat dan Infak

Upaya Maksimalkan Pendapatan Zakat dan Infak

OLEH MARZUKI AHMAD, S.H.I., M.H., Komisioner dan Bagian Sosialisasi dan Hubungan Umat Baitul Mal, Pidie, melaporkan dari Sigli, Pidie

Semua baitul mal yang ada di kabupaten/kota se-Aceh pastilah ingin meningkatkan pendapatan dan penerimaan zakat, infak, dan sedekat (ZIS). Namun, sebagaimana saya dapatkan informasi dari sejumlah teman komisioner baitul mal kabupaten/kota (BMK) di Aceh, tak semua yang diharapkan itu tercapai.

Di BMK Pidie, kami melakukan beberapa langkah untuk mengoptimalkan penerimaan ZIS. Sosialisasi merupakan salah satunya. Sosialisasi ini bertujuan agar penyaluran dana ZIS yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, bisa berjalan optimal.

BMK Pidie juga terus melakukan berbagai upaya dengan harapan capaian penerimaan zakat yang dikumpulkan terus meningkat. Untuk itu, badan BMK, dewan pengawas, dan sekretariat harus berperan aktif dalam menjalankan rencana strategis ini, sehingga ke depan akan terlihat progres mulai dari perencanaan, pemungutan, distribusi, sampai pada tahapan pendayagunaan ZIS secara profesional.

Sinergisitas unsur-unsur dalam struktur BMK sangat diperlukan dalam menjalankan visi dan misi BMK, tak terkecuali di Pidie.

Belajar dari pengalaman, setidaknya ada lima tahapan dan terobosan yang perlu kita lakukan dalam memungut ZIS.

Pertama, personalia dan struktur kelembagaan

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 ada beberapa perubahan dalam rancangan qanun ini, di antaranya struktur organisasi baitul mal akan diisi oleh komisioner dan adanya tambahan kewenangan dalam mengelola aset wakaf.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Langkah pertama yang dilakukan petugas (komisioner) baitul mal dibantu tim sekretariat dalam upaya memaksimalkan pendapatan ZIS adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat dan badan usaha.

Kemudian, melakukan revisi peraturan perbup terkait zakat profesi. Hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai media, baik media sosial maupun media cetak, juga melalui penyampaian khutbah Jumat.

Kedua, penguatan amil zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat didirikan dengan tujuan membantu Baznas dalam proses pengumpulan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat kepada mustahik.

Program amatlah penting dilaksanakan secara terstruktur sehingga lembaga ini akan menjadi lembaga kredibel dan terpercaya juga menjadi lembaga bersama antara muzakki dan mustahik.

Kedudukan amil sangatlah mulia dan peran utama amil secara umum juga sama, yaitu memberikan edukasi. Sedangkan tugasnya adalah menghimpun, mencatat, mengelola, dan mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan delapan asnaf yang ada dalam Al-Qur’an.

Ketiga, pendayagunaan zakat

Selain disalurkan secara konsumtif  kepada senif fakir, zakat juga dapat dikelola dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui usaha produktif. Maka, penyaluran zakat secara konsumtif, dengan tujuan mengelola zakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat, juga untuk kesehatan dan pendidikan harus dilakukan secara terstruktur dan masif.

Keempat, sosialisasi dan pembinaan

Hal penting yang bisa memberikan dampak luas adalah sosialisasi dan pembinaan di mana dalam tahapan ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan:

a) pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan;

b) pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;

c) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, infak, dan sedekah;

d) pelaksanaan pembentukan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan baitul mal gampong;

e) pelaksanaan hubungan kerja sama dengan ulama-umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;

f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

g) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang sosialisasi dan pembinaan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, infak dan sedekah, serta

h) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala baitul mal kabupaten/kota;

Kelima, aturan hukum

Langkah terakhir yang akan ditempuh berupa payung hukum yang harus disinkronkan dan diharmonisasikan, terutama yang sifatnya lokal seperti turunan dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Apalagi baru-baru ini seluruh badan BMK se-Aceh sudah pernah diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPRA untuk membahas mengenai proses revisi Qanun 10 Tahun 2018.

Untuk Kabupaten Pidie sendiri, kami telah lakukan beberapa upaya percepatan dan langkah-langkah penyesuaian serta membuat beberapa drafting aturan seputar zakat, infak, serta payung hukum pembentukan baitul mal gampong. Salah satu contohnya, membuat dan merevisi Perbup Nomor 11 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, dan Harta Agama Lainnya.

Upaya ini harus pula dikuatkan dengan instruksi bupati tentang mewajibkan zakat perusahaan dan zakat intansi vertikal dan nonvertikal. Pendeknya, masih banyak potensi ZIS yang belum tersentuh selama ini di kabupaten/kota, bahkan banyak masyarakat yang berzakat secara individu tidak berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Sehingga, untuk ke depan BMK Pidie akan melakukan beberapa upaya yang akan ditempuh dalam peningkatan dan pendapatan ZIS.



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.