Menjadi Saksi Konferensi Masyarakat Adat Papua - Bicara Penting

Latest

logo

Menjadi Saksi Konferensi Masyarakat Adat Papua

Menjadi Saksi Konferensi Masyarakat Adat Papua

Oleh Dr. M. ADLI ABDULLAH, S.H., MCL., Staf  Khusus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Hukum Adat, melaporkan dari Papua Barat

Konferensi Masyarakat Adat Papua (KB-MAP) digelar lima tahun sekali. Khusus tahun ini saya beruntung karena mendapat undangan dan dapat menghadiri konferensi tersebut atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Konferensi tersebut berlangsung lima hari di Kota Senja Indah Kaimana, Papua Barat. Dimulai sejak Senin, 25 Oktober, berakhir pada hari Jumat, 29 Oktober 2021.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dan ditutup oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani. Hadir juga Bupati Kaimana, perwakilan Unicef, dan perwakilan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra turut menyampaikan materi tentang Hak-hak Masyarakat Adat atas Tanah dalam Kebijakan Pertanahan di Indonesia.

Konferensi ini diikuti sekitar 800 peserta. Sungguh sebuah perhelatan adat yang terbilang kolosal. Mereka berasal dari berbagai suku asli semenanjung tanah Papua, mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Para peserta merupakan perwakilan tujuh wilayah adat dan daerah. Ketujuh wilayah adat itu adalah Wilayah Adat Mamta Tabi, Saereiri, Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Domberai, dan Wilayah Adat Bomberai.

Tema yang diusung dalam konferensi kali ini adalah "Selamatkan Manusia, Tanah, dan Sumber Daya Alam". Sebuah tema yang sangat menggugah sekaligus menyiratkan apa yang sebetulnya diinginkan masyarakat adat dari daerah paling timur Indonesia itu.

Sejauh yang saya amati, konferensi ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan kekompakan. Endingnya, melalui musyawarah yang mewakili tujuh wilayah adat itu terpilih kembali Mananwir Yan Piet Yarangga sebagai Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP) periode 2021-2026. Mananwir adalah gelar untuk kepala suku besar di Papua.

Dalam kepengurusan kali ini, Mananwir Yan Piet didampingi Leo Embiri sebagai Sekretaris Umum Dewan Adat Papua.

Sebagai Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Bidang Hukum Adat, saya nilai pelaksanaan konferensi ini sangat berhasil dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Prosesnya sangat saya hargai. Dari konferensi ini terlihat jelas bagaimana musyawarah mufakat dijunjung dan proses pemilihan ketua berlangsung tanpa intrik dan kegaduhan. Harmonisasi sangat terjaga selama konferensi masyarakat adat di Bumi Cenderawasih ini berlangsung selama lima hari.

Menariknya lagi, untuk mememeriahkan acara puncak, konferensi ini diisi dengan pameran hasil adat Papua dan diselingi dengan seni musik tradisional Papua.

Dalam sambutannya setelah terpilih, Mananwir Yan Piet Yarangga mengatakan, keberadaan Dewan Adat Papua yang berdiri secara mandiri bertekad melaksanakan upaya perlindungan terhadap masyarakat adat, baik tanah, manusia, maupun sumber daya alamnya.

Di mata saya, ini pula yang menjadikan dewan ini lebih dihormati, disegani, dan berwibawa. Tiba-tiba saya teringat Aceh, tanah kelahiran saya, dan berharap majelis adat yang ada pun memiliki otoritas, wibawa, dan karisma yang setara bahkan lebih dari Dewan Adat Papua.

Saat temu ramah dengan Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Ketua Dewan Papua terpilih, Mananwir Yan Piet Yarangga menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksploitasi sumber daya alam Papua yang meminggirkan hak-hak adat masyarakat asli Papua, serta pencaplokan tanah adat yang tidak menghormati kearifan lokal.

Menurut Yan Piet, tanah adat itu telah dijaga secara turun-temurun oleh para pendahulu mereka. Yan Piet berharap, hak-hak masyarakat adat Papua atas tanahnya harus dihormati. "Semua tanah di Papua ini milik suku-suku yang ada," tukas Yan Piet Yarangga.

Menurut Yan Piet Yarangga, perjuangan masyarakat adat Papua sesuai dengan The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang disahkan oleh PBB pada 13 September 2007.

"Harga diri dan ras kami akan musnah kalau kami tidak bisa mejaga tanah adat. Tanah adalah ibu bagi kami, tak mungkin dipisahkan oleh siapa pun," imbuh Yan Piet Yarangga.

Dalam dialog itu saya tegaskan bahwa negara menjamin, mengakui, dan menghormati satuan- satuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana kita tahu, hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun UUD 1945. Tidak ada pihak yang bisa menganulir hak yang diberikan oleh konstitusi kita dalam bernegara.

Saya sarankan juga, agar pengakuan hak-hak masyarakat adat ini terhadap tanah diakui oleh negara, maka seluruh tanah adat harus dipetakan dengan batas-batas wilayahnya. Langkah ini dimaksudkan supaya terhadap sesuatu objek tidak terjadi sengketa dengan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat lain yang berbatasan dengannya.



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.