Mengajak Masyarakat Aceh Mengawasi Isi Siaran Radio dan TV - Bicara Penting

Latest

logo

Mengajak Masyarakat Aceh Mengawasi Isi Siaran Radio dan TV

Mengajak Masyarakat Aceh Mengawasi Isi Siaran Radio dan TV

Dr Teuku Zulkhairi MA, Komisioner pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh 

Oleh Dr Teuku Zulkhairi, MA *)

Lembaga penyiaran baik Televisi (Tv) maupun Radio dalam melakukan penyiaran tentu tidak terlepas dari aturan. Aturan ini yang mungkin tidak banyak dipahami oleh masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan Komisi Penyiaran (KPI) Aceh secara Undang-undang berperan antara lain untuk mengawasi konten siaran TV dan Radio agar sejalan dengan aturan Penyiaran.

Selain itu, di antara kewenangan KPI yang lain yaitu menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.

Selanjutnya tugas KPI yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, serta melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Saat ini, KPI Aceh dalam melakukan pengawasan isi siaran masih merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPPSPS) tahun 2012.

Baca juga: Meminimalisir Penyimpangan & Pelanggaran, KPI Aceh Bekali Aturan Bagi Lembaga Penyiaran TV dan Radio

KPI Pusat dengan melibatkan KPI daerah se Indonesia saat ini memang sedang membahas aturan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Namun, selama belum ada aturan baru kita masih tetap merujuk pada aturan lama yang dikeluarkan tahun 2012 tersebut.

KPI Aceh sendiri saat ini sedang berjuang melahirkan pedoman isi siaran baru dalam konteks Aceh yang kita awali dengan melahirkan Qanun tentang Penyiaran Aceh.

Alhamdulillah Qanun Penyiaran Aceh tahun 2022 akan dijadikan sebagai qanun inisatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan kita harapkan dapat rampung pembahasannya tahun 2022 nanti.

Supaya KPI Aceh memiliki posisi yang lebih kuat dalam melakukan kerja-kerja pengawasan isi siaran dan sebagainya.

Sembari kita menanti lahirnya pedoman penyiaran versi Aceh dan juga qanun, atau pedoman siaran secara nasional, saat ini kita tetap merujuk pada PPPSPS 2012 yang masih berlaku dalam melakukan fungsi pengawasan isi siaran.

Namun, perlu dicatat bahwa tanpa partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi isi konten siaran di TV dan Radio maka peran pengawasan oleh KPI Aceh ini tidak akan berjalan maksimal.

Oleh sebab itu, masyarakat perlu ikut serta dalam melakukan pengawasan isi siaran TV dan Radio. Tujuannya, agar terciptanya kontrol publik terhdap siaran siaran.

Baca juga: Komisioner KPI Aceh Apresiasi Lagu Aceh Bernafaskan Dakwah

Dalam hal ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup pedoman perilaku penyiaran ini. Pedoman perilaku penyiaran ini antara meliputi : a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan; b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan; c. etika profesi; d. kepentingan publik; e. layanan publik;

f. hak privasi; g. perlindungan kepada anak; h. perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu; i. muatan seksual; j. muatan kekerasan; k. muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol; l. muatan program siaran terkait perjudian.

Selanjutnya, m. muatan mistik dan supranatural; n. penggolongan program siaran; o. prinsip-prinsip jurnalistik; p. narasumber dan sumber informasi; q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan; r. sensor; s. lembaga penyiaran berlangganan; t. siaran iklan;

u. siaran asing; v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan; w. siaran langsung; x. muatan penggalangan dana dan bantuan; y. muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain; z. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan aa. sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

Jadi, semua poin-poin itu diatur dalam standar program isi siaran. Bahkan termasuk diatur tatacara pemberian sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar.

Pada intinya, konten isi siaran di TV dan radio misalnya, haruslah menghormati nilai-nilai agama dan ras, menjaga nilai-nilai norma kesusilaan dan kesopanan, tidak bermuatan seksual dan tidak mengandung unsur kekerasan, tidak boleh mempromosikan obat-obat terlarang, tidak boleh mengandur unsur perjudian, mistik dan lain-lain sebagaimana dijelaskan di atas.

Baca juga: VIDEO Bocah Iseng Check Out Belanja Online COD, Keluarga Syok Ada 34 Paket, Tagihan Rp 3 Jutaan

Jadi itu di antara aturan-aturan yang berlaku secara nasional dan harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran, baik TV maupun Radio.

Bahkan, dalam konteks Aceh, UU Pemerintahan Aceh (UUPA) juga mengamahkan agar penyiaran di Aceh harus berjalan secara Islami.

Artinya bahwa konten siaran apapun yang ditayangkan dapat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dipahami masyarakat Aceh serta sesuai dengan status Aceh yang menerapkan Syari’at Islam.

Dalam menjalankan peran ini, KPI Aceh tidak akan bisa mengawasi secara maksimal tanpa peran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Aturan tentang Perlindungan Anak

Tentang aturan perlindungan kepada anak di siaran Tv dan Radio, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran Nomor 02/P/KPI/03/2012, pada Bab X pasal 15 tentang Perlindungan kepada Anak, dijelaskan sebagai berikut :

(1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
(2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.

(3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
(4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

Baca juga: Juara STQH Nasional Terima Bonus dari Pemerintah Aceh

Jadi, para orang tua yang ingin memastikan keamanan anaknya menonton TV, perlu memahami beberapa aturan di atas sehingga dapat mengetahui isi siaran yang melanggar aturan perlindungan kepada anak.

Jika ada pelanggaran atas pasal di atas, tentu masyarakat berhak untuk melapor dengan cara membuat pengaduan lengkap dengan nama channel TV, nama program siaran, jam tayang dan membuat juga rekaman.



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.