Enigma Lembaga Keuangan Syariah - Bicara Penting

Latest

logo

Enigma Lembaga Keuangan Syariah

Enigma Lembaga Keuangan Syariah

Teuku Kemal Fasya, Oleh Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh 

Oleh Teuku Kemal Fasya, Oleh Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

Wacana politik populisme sedemikian melekat pada praktik pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah mengaitkan norma dan formalisasi agama ke dalam kebijakan publik tanpa studi yang komprehensif.

Di antara dorongan politik populisme itu adalah hadirnya sistem perbankan islami atau Bank Syariah.  Di era Pemerintahan Jokowi gagasan ini bersambut gayung. Sebagai janji kepada umat Islam, pemerintah mengesahkan program Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan merger unit Syariah di tiga bank pemerintah (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah).

Melalui pidato retorik, Jokowi meneguhkan bahwa ini adalah sebuah keniscayaan dalam sistem perbankan di Indonesia, terutama dalam mengembangkan ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Setkab.go.id, 1 Februari 2021).

Kebijakan nir publik

Pengesahan BSI kemudian bereaksi cepat di Aceh. Momentum itu menjadi katalisator yang merambat gesit dan menjepit urat-urat kebijakan atas nama lex specialis. Memang sejak tiga tahun lalu, Aceh telah mengesahkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu Qanun No. 11 tahun 2018.

Implementasi Qanun itu pada tahun ini menyebabkan “pendarahan” pada aspek moneter dan berdampak pada fiskal di Aceh. Sayangnya implementasi serta merta dan terkesan dipaksanakan itu tidak direspons oleh elite di Aceh.

Kebijakan ini melahirkan dampak meluas. Yang paling fenomenal adalah keluarnya bank-bank konvensional dari Aceh, kacaunya sistem perkreditan yang telah berlangsung selama ini, turunnya daya investasi karena belum jelas skema mudharabah bank Syariah, belum mampunya LKS Aceh menangani model perkreditan besar seperti properti dan infrastruktur, membeludaknya sistem alih pembukuan dan ATM ke BSI dari 1,4 juta penggunanya di Aceh, larinya modal keuangan oleh pengguna jasa keuangan perbankan konvensional ke luar Aceh, terdekat adalah Sumatera Utara, karena belum meyakini model BSI ini.

Dalam konteks pemberlakuan Qanun LKS, Aceh harusnya mampu menunjukkan dimensi publik yang bersifat universal dibandingkan mempraktikan aspek eksklusivisme yang memberatkan. Sebuah kebijakan apalagi di era otonomi daerah ini harus mampu menampakkan pengalaman kontekstual di samping keaslian karakter lokal.

Qanun ini diharapkan menjadi terobosan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di Aceh, baik yang bersifat perbankan dan non-perbankan. Yang dimaksud dengan nonperbankan Syariah adalah kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, dan jasa keuangan lainnya seperti disebutkan di dalam ketentuan umum ayat (10).

Sayangnya Qanun LKS ini, meskipun dijalankan di dalam ruang lingkup Aceh, telah mengambil otoritas moneter yang menjadi tanggung jawab pusat. Padahal seperti disebutkan di dalam Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM, kewenangan moneter tidak diserahkan ke Aceh (MoU Perdamaian Helsinki Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 15 Agustus 2005 pasal 1.1.2 ayat (a)).

Sisi lain dari kelemahan Qanun LKS ini sendiri juga terlihat pada konten. Qanun ini diidealkan dapat menyelesaikan seluruh prinsip dan praktik keuangan di Aceh berdasarkan konsep Syar’i, tapi tidak dirumuskan secara solid. Bahkan Qanun LKS tidak sejalan dengan landasan filosofis, sosiologis, dan legalistik dari Naskah Akademiknya yang menyatakan tidak ada satu klausul pun yang melarang kehadiran bank konvensional atau Lembaga Keuangan Non-Syariah.

Guncangan implementasi  

Praktik LKS ini sendiri kemudian memberikan turbulensi di lapangan. Seluruh bank konvensional yang telah berdiri melimpahkan seluruh asetnya kepada Unit Syariah yang kemudian menjadi BSI. Namun di sisi lain, kesiapan BSI untuk melayani termasuk sistem ATM tak kunjung maksimal.

Yang paling mengguncang ketika proses transformasi ATM-ATM yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Mandiri, BNI, dan BRI menjadi BSI tidak bisa digunakan pada Mei hingga Juli 2021. Masa-masa itu ATM sedemikian penting karena memasuki lebaran dan persiapan mahasiswa untuk mendaftarkan SBMPTN dan Seleksi Mandiri. Ombudsman Aceh sendiri banjir aduan atas permasalahan ini (https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-aceh-panggil-direksi-bsi-cari-solusi-atm-bermasalah).

Anggota DPR Aceh kaget dengan situasi ini, tapi tak mengakui kesalahan yang dibuatnya. Proses yang paling tidak diperhitungkan adalah praktik yang tidak mulus dalam implementasi sebuah kebijakan, sehingga harusnya ditunda atau diperlukan masa transisi lebih panjang agar masyarakat pengguna tidak dirugikan.

Perbaikan kebijakan

Di tengah kebuntuan ini apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, memperbaiki single banking system yang menyebabkan bank-bank konvensional terusir dari Aceh, termasuk bank-bank yang memiliki unit usaha Syariah tapi tidak mau melakukan spin off untuk bank konvensionalnya seperti BNI, BRI, Mandiri, CIMB Niaga, dan Panin (Kompas.com, 9 April 2021).

Kedua, pemahaman terhadap sistem keuangan berbasis Syariah bukan berarti menolak bunga bank. Dalam banyak kajian yang  terkait perekonomian Islam (akhwal as-Syakhsiyah), sebagian ahli fiqh tidak menyepakati penyederhanaan bunga bank dengan riba. Salah satunya adalah ulama Mesir, Muhammad Abduh, yang melihat ada perbedaan esensial dan juga konsep analoginya (al-Qiyash).

Dalam Islam sendiri pembedaan antara pengambilan untung dari transaksi jual-beli (al-buyu’) dibedakan dengan riba. Riba bukan bertendensi pada al-ziyadah (pengambilan selisih keuntungan yang wajar dari transaksi ekonomi), tapi pelipatgandaan keuntungan ala rentenir dan eksploitatif (ad’afan mudha’afa). Ada unsur penganiayaan kepada kreditur atau pengguna layanan yang membedakan keduanya (Nasution, 1996).



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.