Mengidentifikasi Perilaku “Mafioso” Aceh - Bicara Penting

Latest

logo

Mengidentifikasi Perilaku “Mafioso” Aceh

Mengidentifikasi Perilaku “Mafioso” Aceh

Oleh Dr.  Phil. Munawar A. Djalil. MA, Pemerhati Politik Pemerintahan, Tinggal di Gampong Cot Masjid, Banda Aceh

Di dunia modern saat ini mafia bukanlah suatu istilah (terminologi) yang asing bagi kita, setidaknya banyak orang mengenal representasi simbolik apa yang disebut mafia itu, misalnya ketika kita melihat melalui dunia film bahwa mafia menggambarkan aktor dalam dunia hitam.

Istilah ini merujuk pada suatu jaringan kelompok terorganisir maupun tidak terorganisir dengan modus berbagai perilaku sosial yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran hukum. Secara umum kejahatan yang mereka lakukan seringkali tak terjamah oleh tindakan hukum, bahkan mendapatkan legalisasi hukum. Dari penampilannya seorang mafia tidak nampak menurut aslinya, dia dapat mengemas dan menutupi sosok dan perilakunya sehingga sedikit pun tidak terkesan perilaku kejahatan.

Hal yang menarik bahwa untuk melanggengkan eksistensi dan mendapat perlindungan hokum dan keamanan berupaya dengan menggunakan segala macam cara untuk mempengaruhi dan menguasai pemerintahan. Misalnya dengan melakukan penyuapan terhadap pejabat pemerintahan, politisi, dan aparat penegak hukum.

Mafioso

Walaupun istilah mafioso jarang digunakan namun secara umum kita bisa saja melihat di dunia nyata maupun didunia maya (Facebook, Twitter, Intagram dll) terkait perkembangan makna yang diberikan (pelebelan) oleh masyarakat terhadap sebuah pelanggaran atau tindakan criminal (kejahatan). Kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mafioso diterjemahkan sebagai anggota mafia. Nah bagi penulis sendiri agar kedengaran “nyentrik” maka tak salah istilah mafioso yang penulis gunakan lebih kepada perilaku/sikap kriminal atau kejahatan ala mafia

Pada dataran ini, belakangan istilah mafia juga yang semula merujuk pada jaringan organisasi kejahatan itu sudah berkembang menjadi istilah popular dan digunakan dalam pengertian luas terhadap berbagai aksi dan tindakan kejahatan yang merugikan Negara. Terminologi mafia berkembang menjadi lebih generik (umum) dan melekat pada setiap bentuk jaringan kejahatan apa saja, misalnya mafia proyek, mafia hukum, mafia peradilan, mafia politik, mafia anggaran, mafia bank, mafia tanah, dan lain-lain.  Artinya praktek ala mafia ini justru berbasis di jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selain dalam arti tindakan kejahatan (kriminal) pengertian lainnya juga merujuk kepada persengkokolan dalam pembuatan suatu keputusan atau melahirkan kebijakan untuk tujuan memberikan keuntungan kelompok atau pribadi masing-masing mereka.

Dalam kontek mafia hukum seringkali kita melihat tindakan merugikan pihak lain seperti makelar kasus, suap menyuap, jual beli perkara maka sangat wajar banyak orang beranggapan bahwa mafia hukum bisa ada dimana saja seperti di intitusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, Kementerian, Departemen, Dinas-dinas di daerah, dan lain-lain. Akibat perilaku mafia ini tidak hanya mencederai institusi hukum/pemerintah bahkan juga telah merusak sendi keadilan dan kepastian hukum dan menimbulkan kerugian dan mendatangkan keuntungan yang tidak legal.

Sebut saja misalnya di Aceh akibat merajalelanya kerja-kerja ala mafia beberapa kasus seolah-olah tidak ada kejelasan dan tidak ada titik terang hingga kini. Meskipun demikian kita tetap memberikan apresiasi kepada institusi hukum di Aceh yang belakangan telah menetapkan beberapa pejabat pemerintah di Aceh sebagai tersangka korupsi. Karenanya ke depan masyarakat Aceh berharap agar beberapa kasus yang sudah terlanjur diketahui dan terekpose di media agar segera diproses dan mendapatkan kepastian hukum.

Mengenal Mafia Aceh

Syahdan, mengidentifikasi “mafioso” Aceh yang dimaksud bukanlah mafia model Costa Nostra Italia, Triad di Cina, Yakuza Jepang atau mafia kartel ala Kolombia melainkan dalam kontek perilaku yang menyimpang dan merugikan masyarakat. Perilaku mafia tersebut merupakan penyelenggara pemerintah yang dililit oleh persoalan kebobrokan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diakibatkan oleh perilaku aparatnya yang memperalat negara hanya untuk mendapat keuntungan pribadi dan kelompok dengan cara yang menyimpang.

Di negeri kita, tanpa mengidentifikasi (mengenal) dan memahami gerak mafia, usaha membuka kasus KKN, kriminal dan berbagai tindakan pelanggaran hukum lainnya akan amat sulit. Upaya memberantasnya pula ibarat upaya melenyapkan satu sel kanker, sungguh problema yang amat berat jika pemerintah dan aparatnya yang diharapkan membela rakyat sebagai pemberi amanah malahan melakukan kejahatan terhadap rakyat.

Indikasi bahwa Aceh wilayah syariat sudah digerayangi kalangan mafia dan penjahat sebenarnya sejak lama sudah nampak dan tercium demikian kuat. Sejak hampir lima tahun terakhir posisi dan jabatan strategis pemerintahan benar-benar menjadi tempat yang digandrungi banyak orang.

Maka tidak heran kalau para “agen” selalu berupaya untuk mendekat dan membangun hubungan personal dengan para figur penentu kebijakan atau dengan orang yang berpengaruh dalam proses pengambil kebijakan.

Mereka bisa berkorban materi dan segalanya hanya untuk mendapat bagian dari sebuah proyek pembangunan dan lain-lain. Sehingga kemudian terjadilah suap menyuap dan transaksional untuk sebuah jabatan. Di balik itu untuk kepentingan “agen” tersebut ada satu kondisi jual beli jabatan dengan sebuah istilah “pra dan pasca bayar”.

Istilah tersebut sedikit yang penulis fahami apalagi sudah menjadi rahasia yang diketahui umum bahwa untuk memuluskan mendapat jabatan, maka sebelumnya ada setoran atau bayaran dengan jumlah tertentu kepada para agen, sementara nanti ketika telah menjabat setoran akan terus mengalir kepada agen tersebut untuk berbagai macam kepentingan dan keperluannya.

Itulah yang penulis maksud perilaku mafia yang tindakannya itu jelas-jelas melanggar ketentuan hukum negara dan lebih lebih lagi bertentangan dengan syariat Islam.

Ironi memang, bagi “penggila” sebuah jabatan terkesan sangat senang bila bisa membangun hubungan serta berkolaborasi dengan mereka. Maka tidak salah kalau penulis katakan kalau dalam proses-proses itulah terjadi suap menyuap, sogok menyogok termasuk di dalamnya tipu menipu di antara mereka.

Perantara atau apapun namanya termasuk “agen” sangat berperan, termasuk melibatkan orang dalam atau pihak keluarga.  Keberadaan mafia seperti itu memang seakan-akan terasa ironis, bahkan dianggap sebagai bagian kegagalan dalam mengawal dan mewujudkan agenda reformasi salah satunya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.