Menatap Balik Kekelaman Qanun Jinayat; Cabut atau Terus? - Bicara Penting

Latest

logo

Menatap Balik Kekelaman Qanun Jinayat; Cabut atau Terus?

Menatap Balik Kekelaman Qanun Jinayat; Cabut atau Terus?

OLEH KAMARUDDIN, Staf  Data Flower Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Sebuah peristiwa kelabu telah mengubah hidup Lala (bukan nama sebenarnya). Menurut pengakuan sang nenek, Lala yang dulunya ceria, kini menjadi penyendiri dan enggan bertemu dan juga mengobrol dengan orang, Cerita nenek Lala itu dikutip bbc.com, 16 Juni 2021.

Gadis mungil berusia 10 tahun itu merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah dan pamannya di Aceh Besar. Keduanya sempat divonis bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah (MS) Jantho dan Mahkamah Syari’yah Aceh. Sebelum akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan menghukum terdakwa, 200 bulan atau sekitar 16 tahun enam bulan penjara. Lala adalah satu dari sekian banyak kasus yang sama yang dialami anak sebagai korban pemerkosaan di Aceh.

Terbaru, Jumat, 8 Oktober 2021, MS Aceh kembali membebaskan seorang ayah yang merupakan terdakwa pemerkosaan anak kandungnya sendiri yang masih berumur lima tahun. Vonis bebas itu hanya atas pertimbangan bukti bahwa yang terdapat di kemaluan korban merupakan cairan keputihan, bukan sperma.

Alasan hakim MS itu menimbulkan kemarahan publik, terutama masyarakat Aceh. Publik menganggap pertimbangan tersebut sepatutnya dikemukakan oleh ahli di bidang kesehatan, bukan malah hakim yang ahli di bidang hukum. Dalam hal ini membuktikan bahwa hakim tidak punya perspektif anak sebagai korban dalam mengkaji persoalan.

Dua contoh kasus itu adalah preseden buruk penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Aceh. Kini publik sedang menanti keadilan dari Mahkamah Agung melalui kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum. Apakah untuk kedua kalinya Mahkamah Agung akan membatalkan vonis bebas MS Aceh?

Kita tunggu saja, jika memang  ya, maka ini menjadi pembelajaran untuk penegakan hukum di Aceh, khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak agar ada perbaikan. Soalnya, perkara kekerasan seksual terhadap anak bukanlah perkara main-main atau asal vonis. Ini perkara serius!

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh terbilang sangat parah. Ditambah keadilan bagi seorang anak di bawah umur masih sangatlah rendah. Sekarang kita tidak perlu muluk-muluk membahas hak-hak apa yang bakal didapat sang anak (di Aceh), jika keadilan hukum saja yang paling dasar tidak mereka dapatkan.

Parahnya, korban anak malah dipaksakan menanggung kerugian material dan immaterial. Goncangan emosional dan psikologis tak terbendung mengganggu hari-hari mereka, pengalaman trauma tentu tidak akan membuat anak kembali seperti semula dalam waktu yang singkat. Bahkan akan sangat memengaruhi kehidupan masa depan sang anak. Sedangkan pelaku jika merunut dengan tuntutan pasal dalam Qanun Jinayat, mereka hanya dihukum cambuk atau denda, lalu bebas.

Bebas di sini tidak boleh dianggap sepele, mengingat pelaku akan berkeliaran di lingkaran korban, terutama jika pelaku orang terdekat, mereka akan bertemu setiap saat. Hukuman cambuk, hanya akan memberikan efek malu dan sakit sesaat. Bukan tidak mungkin pelaku yang merasa hukuman cambuk sepele, akan mengulang lagi dosanya itu. Begitu malang korban, selain tubuhnya yang dirampas, haknya sebagai korban juga tidak terlindungi dengan baik.

Ditambah, ketidakmampuan mereka dalam melindungi diri, tidak bisa bersaksi, karena usia dini adalah usia di mana sang anak belum memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya. Untuk itu, perlindungan terhadap anak membutuhkan perjuangan dan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Apabila prinsip ini tidak dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan hak anak sebagai korban akan terabaikan.

Sejatinya, tidak hanya di Aceh, Pemerintah Indonesia sudah berusaha dengan cukup maksimal sejak lama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai. Begitu juga dengan Qanun Jinayat, diatur dengan tujuan untuk melindungi hak anak, tapi dalam implementasinya ada pasal yang bermasalah.

Fokus dorong cabut dua pasal

Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, KontraS Aceh, Flower Aceh, dan Solidaritas Perempuan Aceh, serta Reqan juga sudah sering mendorong Pemerintah Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mencabut beberapa “pasal bermasalah” dalam Qanun Jinayat yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh. Terutama yang paling krusial adalah Pasal 47 dan Pasal 50.

Kemudian, mengembalikan kewenangan mengadili perkara-perkara jinayat/pidana (kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak) kepada Pengadilan Negeri dengan menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Namun, langkah tersebut belum membuahkan hasil, atas dasar kekhususan Aceh, maka pasal bermasalah dalam Qanun Jinayat itu, enggan dicabut. Padahal, ketiga lembaga yang mewakili masyarakat Aceh itu hanya meminta dicabut pasal (bukan Qanun Jinayat).

Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan demi kebaikan hukum, agar preseden buruk penegakan hukum untuk kasus kekerasan seksual di Aceh tidak terulang lagi.

Saya jadi teringat celetukan salah seorang sahabat. Menurut dia, yang menjadi kekhususan Aceh atau keistimewaan Aceh hari ini adalah Qanun Aceh tentang Qanun Jinayat, bukan “pasal bermasalah” dalam Qanun Jinayat yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak.

Jadi, tidak perlu sungkan-sungkan untuk dicabut, jika memang sudah menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat.



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.