Dana Otsus Aceh: Problem dan Solusi - Bicara Penting

Latest

logo

Dana Otsus Aceh: Problem dan Solusi

Dana Otsus Aceh: Problem dan Solusi

Oleh. Nurchalis SP, M.Si,

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Partai Nasdem Aceh

Hingga kurun empat belas tahun masa alokasinya, 2008-2021, total dana otonomi khusus yang telah diterima Aceh adalah kurang lebih sebesar Rp 88,883  triliun. Sebuah anggka yang cukup besar baik jika dibandingkan dengan besaran rata-rata APBA sebelum implementasi otonomi khusus, maupun dengan rata-rata besaran APBD daerah-daerah lain di Indonesia.

Namun pertanyaan besar yang selalu mengelayut dan terus menjadi topic gugatan publik adalah mengapa anggaran yang sebesar itu tak kunjung berdampak pada kesejahteraan rakyat Aceh, justru sebaliknya Aceh malah menjadi provinsi juara termiskin di Sumatera dan berada di peringkat kisaran enam-tujuh termiskin di Indonesia.

Faktor Penyebab

Saya mencermati setidaknya ada enam kelemahan yang menjadi faktor penyebab dana otsus gagal menyejahterakan rakyat Aceh yaitu, Pertama; keterlambatan penyusunan masterplan. Masterplan pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus baru disusun oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2015, tujuh tahun setelah alokasi dana otsus berlaku.

Sebelumnya hanya berdasar pada Peraturan Gubernur yang hanya mengatur komposisi dan besaran alokasi per kabupaten dan peruntukan sektoral, tanpa ada skema program yang yang lebih detail, komprehensif, holistik, dan terintegrasi.

Kedua; visi dan inovasi program Pemerintah Aceh yang sangat lemah, terjebak dalam kultur business as usual hingga lahirlah banyak program cilet-cilet, remeh-temeh, yang tidak berdampak apapun bagi kemajuan Aceh.

Ketiga; ego sektoral yang menyebabkan orientasi pembangunan Aceh lebih menitik-beratkan pada distribusi, bagi-bagi input (anggaran) dan output (keluaran fisik), alih-alih outcome (hasil) dan impact (dampak).

Keempat; pembangunan Aceh dikelola dengan pendekatan proyek yang hanya mementingkan realisasi anggaran, tapi abai terhadap target pencapain outcome dan impact.

Kelima, pembangunan Aceh tidak dilaksanakan dalam skema yang terintegrasi, terkoneksi, dan terkomplementasi antar SKPA, dan juga antar SKPA dengan SKPK.

Di luar itu tentu belum lagi masuk indikasi kasus-kasus korupsi yang menyebabkan pembangunan berbiaya tinggi di Aceh. Akumulasi dari kesemua faktor ini menyebabkan dana otsus gagal menjadi stimulan bagi tumbuhnya sektor-sektor produktif yang tak lain adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

Apa yang dapat kita simpulkan dari fakta negatif ini adalah kerja-kerja Pemerintah Aceh telah terjebak dalam pola kegagalan sistemik. Kalau sudah sampai pada tingkat ini, maka tidak ada bedanya, dana otsus mau ditambah seribu triliun sekalipun tetap tidak akan mengubah keadaan, tetap akan hangus, sia-sia, dan tidak berdampak dalam menyejahterakan rakyat Aceh.

Disorientasi, ketiadaan visi, absennya komitmen politik, dan ketidakcakapan teknis adalah kombinasi faktor penyebab pembangunan Aceh terus gagal dan sia-sia sehingga Aceh terus terpuruk dan tertinggal.

Dalam siklus kegagalan ini, di sisi lain kita belum melihat upaya Pemerintah Aceh untuk betul-betul serius mengevaluasi dan mencari tahu kelemahan dari tata kelola dana otsus selama ini untuk kemudian dijadikan referensi dalam memperbaiki manajemen pengelolaannya hingga memberikan dampak positif yang maksimal bagi rakyat Aceh.

Buruknya tata kelola terus terjadi dari tahun ke tahun tanpa ada perbaikan hingga kesiaa-siaan dana otsus pun terus berlangsung bagikan cerita bersambung.

Tak heran, di tengah disorientasi akut ini satu-satunya pendekatan standar yang terpikirkan oleh (beberapa) elite Aceh adalah meminta dan membangun wacana perpanjangan alokasi dana otsus ke pusat.

Terlepas dari wacana ini bernuansa politik atau tidak, saya ingin memberi catatan bahwa pertama, dana otsus itu tak lebih adalah perkara label semata; dan bukan itu sebenarnya yang penting buat Aceh; kedua, perpanjangan alokasi dana otsus selamanya tidak akan pernah relevan jika tidak dibarengi dengan upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan manajemen pembangunan di Aceh.

Tawaran solusi

Solusi terbaik yang dapat saya tawarkan sebagai exit strategy pascadana otsus Aceh adalah kita harus meningkatkan daya tawar politik pembangunan Aceh dengan meyakinkan pemerintah pusat bahwa Aceh dengan segala keunggulan komparatifnya: sumberdaya alam yang melimpah dan posisi strategisnya yang secara geografis berada persis di pusat kawasan beberapa skema kerjasama regional dan internasional seperti IORA, Indo Pasiifik, IMT-GT, dan konektor dalam kerjasama ekonomi bilateral Indonesia-India, serta berada di jalur selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia; adalah masa depan ekonomi Indonesia; adalah representasi kekuatan geo-politik dan geo-ekonomi Indonesia di kancah global di masa-masa yang akan datang.



Sumber: aceh.tribunnews.com

Disclaimer: Images, articles or videos that exist on the web sometimes come from various sources of other media. Copyright is fully owned by the source.